Islamisasi Politik

Pernah dengar ungkapan berikut? “Gak usah jualan agama di politik!”. Apakah yang terbersit di pikiran Anda saat mendapat ungkapan tersebut? Jika Anda adalah termasuk yang menyepakati ungkapan tersebut, maka izinkan saya coba uraikan bagaimana agama dapat memasuki ranah politik.

Mengutip judul buku karya Akmal Sjafril, “Geliat Partai Dakwah Memasuki Ranah Kekuasaan”, kita akan memandang dari sisi berlawanan dari ungkapan terkait ‘jualan agama’ yang sering disuarakan kepada partai politik, apapun namanya. Dalam hal ini, tentu yang menjadi goal dari sebuah partai politik adalah kekuasaan. Tak dapat dipungkiri bahwa dakwah pun perlu ruang kekuasaan agar ekspansi dapat dilakukan lebih masif, luas. Dakwah Islam sesungguhnya tidak pernah jauh dari kekuasaan, apalagi apatis. Secara langsung atau tidak, dakwah pasti berinteraksi dengan kekuasaan.

Secara keseluruhan, ajaran Islam mengatur kehidupan seorang muslim dalam kehidupannya, baik secara individu, sosial masyarakat, maupun politik kenegaraan. (Dr. Yusuf Qardhawi, Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna). Setiap kali seseorang berbicara kepada Anda tentang politik dan Islam, Anda biasanya akan mendapatkan orang tersebut memilih antara keduanya. Ia meletakkan pengertian yang berbeda. Islam dan politik adalah dua hal yang tak dapat disatukan, begitu sekiranya paradigma yang terbentuk di masyarakat. Dari pemahaman tersebut muncul istilah politisasi Islam. Lalu, apa bedanya dengan Islamisasi politik? Mari membahasnya.

Politisasi Islam, sederhananya adalah memanfaatkan, atau seperti yang dikatakan banyak orang, ‘menjual agama’ untuk pencapaian kemenangan politik. Contohnya? Mereka yang mengenakan simbol-simbol keislaman untuk mendapat perhatian dan suara masyarakat. Misalkan, calon legislatif perempuan yang memakai jilbab ketika masa kampanye, sedangkan ketika sudah terpilih melepasnya karena tidak terbiasa menutup aurat. Berbeda dengan mereka yang melakukan islamisasi politik, sebab pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam tatanan pemerintahan atau ranah kekuasaan adalah bermula dari bentuk perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam, bukan sekedar memakai simbol Islam untuk meraih suara rakyat.

Kemudian, bagaimana sebenarnya ajaran Islam berkenaan dengan politik? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, sudi kiranya kita pahami firman Allah;

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah (2):208)
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
(QS. Al-Baqarah (2):208)

Apakah ajaran Islam sebatas pada gerakan shalat atau sekedar membayar zakat? Apakah ajaran Islam hanya meliputi hubungan hamba dengan Rabb-nya dan meniadakan keterhubungan makhluk dengan makhluk lainnya? Inilah yang perlu kita ingat, bahwa politik, ranah kekuasaan pun tak luput dari nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, nilai-nilai Islam perlu diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, baik vertikal maupun horizontal. Dan tentu, dakwah politik diperlukan, dibutuhkan pergerakan partai politik sebagai kendaraan agar islamisasi politik yang kita harapkan dapat menjadi kenyataan, ekspansi Islam meluas dan kesejahteraan rakyat pun dapat diraih, insyaallah. Partai politik, dalam hal ini kita jadikan kendaraan untuk melakukan berbagai ekspansi nilai-nilai Islam, bukan sebatas pencapaian kemenangan pada Pemilu (Pemilihan Umum), karena dalam Islam, jabatan adalah amanah. Kemenangan sebuah partai politik dalam Pemilu tentu memiliki goal untuk menduduki tahta kekuasaan, baik lingkup daerah maupun nasional.

Nahnu du’at qobla ‘ala kulli syay’in, kita adalah da’i sebelum menjadi apapun. Inilah yang perlu diingat para penggiat dakwah di ranah manapun, tak terkecuali ranah kekuasaan. dakwah para da’i di masa kini pun tidak mungkin selamanya menghindari interaksi dengan kekuasaan. Sudah semestinya jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diisi oleh para da’i yang kompeten di bidang-bidang tersebut. Meskipun, tentu saja, jabatan semacam itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh para da’i. Bagi mereka, jabatan adalah amanah yang juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Para da’i menganggap politik sebagai bagian dari dakwah, dan  jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, mereka tidak memperebutkannya. Wallahu a’lam.

 

Hajiah M. Muhammad

Jum’at, 8 November 2013/5 Muharram 1435 H

#AYTKTM >.<

Advertisements

2 thoughts on “Islamisasi Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s